“Materialisme historis, sebagai salah satu fondasi dalam perjuangan kelas buruh, memandang bahwa kondisi material seperti kepemilikan alat produksi, struktur ekonomi, dan distribusi kekayaan menjadi akar dari ketidakadilan sosial. Di dalam struktur kapitalisme, buruh adalah bagian dari kelas pekerja yang tidak memiliki alat produksi. Mereka hanya memiliki tenaga kerja untuk dijual, sementara alat-alat produksi dan sumber kekayaan berada dalam kendali segelintir elit kapitalis.”
Materialisme dalam Konteks Buruh Indonesia
Buruh di Indonesia menghadapi kondisi objektif yang penuh dengan ketidakadilan, yang tercermin dalam hubungan produksi kapitalis. Fenomena seperti sistem outsourcing, kerja kontrak, dan upah minimum yang jauh dari kelayakan mencerminkan bentuk eksploitasi sistemik yang dilakukan oleh kapitalisme.
Neoliberalisme dan globalisasi ekonomi telah memperburuk situasi ini, di mana negara dan korporasi transnasional terus memperkuat dominasi kapital melalui kebijakan yang merugikan buruh. Misalnya, dengan semakin meluasnya privatisasi, deregulasi, dan fleksibilitas pasar tenaga kerja, buruh kehilangan kendali dan jaminan atas pekerjaannya.
Analisis Materialisme dalam Perjuangan Buruh
Materialisme historis mengajarkan bahwa perjuangan buruh harus didasarkan pada analisis ilmiah mengenai kondisi material yang dihadapi buruh. Upaya reformasi kecil dan kebijakan tambal-sulam tidak akan mampu mengatasi akar masalah, karena hanya memperkuat sistem yang ada.
Solusi yang lebih radikal diperlukan, yaitu dengan buruh mengambil alih alat produksi dan membentuk struktur ekonomi alternatif yang lebih adil dan demokratis. Di sini, koperasi pekerja muncul sebagai salah satu bentuk perjuangan kolektif buruh untuk mengatasi eksploitasi dan mengembalikan kontrol produksi ke tangan mereka.
Koperasi Sebagai Solusi Struktural
Koperasi bukan hanya sekadar alat ekonomi, tetapi juga alat politik dan sosial untuk memperkuat posisi tawar buruh dalam menghadapi kapitalisme. Berbeda dengan perusahaan kapitalis di mana pemilik modal memegang kendali penuh, dalam koperasi, buruh memiliki hak untuk berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan, baik mengenai produksi, distribusi, maupun keuntungan. Hal ini selaras dengan prinsip demokrasi ekonomi yang berusaha diraih oleh gerakan buruh.
Sebagai contoh, koperasi pekerja Mondragon di Spanyol telah berkembang menjadi salah satu jaringan koperasi terbesar di dunia. Didirikan pada 1956 oleh sekelompok buruh yang berusaha keluar dari eksploitasi kapitalis, koperasi ini telah berhasil menciptakan sistem ekonomi yang mandiri di mana buruh tidak hanya memiliki, tetapi juga mengelola dan menjalankan perusahaan. Mereka membuktikan bahwa model koperasi dapat berfungsi di sektor-sektor yang kompleks, seperti manufaktur, keuangan, dan pendidikan.
Revolusi Spanyol 1936 menjadi salah satu contoh penting di mana koperasi buruh memainkan peran sentral dalam mengorganisir ekonomi. Pada masa itu, buruh di sektor industri dan pertanian mengambil alih pabrik, lahan pertanian, dan layanan publik dari pemilik modal, dan mengelolanya secara kolektif. Contoh ini menunjukkan bagaimana koperasi dapat berfungsi sebagai alat revolusioner yang efektif dalam meruntuhkan dominasi kapitalis.
Namun, keberhasilan koperasi dalam revolusi ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi: keberlanjutan model koperasi sangat tergantung pada lingkungan politik yang mendukung. Revolusi Spanyol berakhir tragis dengan kemenangan fasisme, yang mengakibatkan kehancuran koperasi buruh. Meskipun demikian, pengalaman tersebut menunjukkan potensi koperasi sebagai alat perjuangan kelas yang nyata.
Perspektif Keberlanjutan Koperasi Buruh di Indonesia
Di Indonesia, gerakan koperasi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan modal, kurangnya dukungan regulasi, dan kesadaran kolektif yang rendah di antara buruh. Koperasi yang ada seringkali hanya berfungsi sebagai koperasi simpan pinjam tanpa berusaha untuk mengembangkan struktur yang lebih besar di sektor produksi. Oleh karena itu, salah satu tantangan utama bagi gerakan buruh adalah membangun kembali kesadaran kolektif mengenai pentingnya koperasi sebagai alat perjuangan politik, bukan sekadar sebagai lembaga ekonomi.
Dalam konteks ini, gerakan buruh perlu memperjuangkan undang-undang yang lebih mendukung perkembangan koperasi buruh, serta mendidik anggotanya tentang potensi koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, koperasi harus dikembangkan sebagai model alternatif yang tidak hanya fokus pada kesejahteraan ekonomi, tetapi juga menjadi alat untuk memperkuat solidaritas kelas buruh.
Strategi Penguatan Koperasi di Indonesia
- 1. Penguatan Pendidikan dan Kesadaran Kolektif:
Pendidikan adalah kunci untuk membangun kesadaran di kalangan buruh mengenai pentingnya koperasi. Seperti yang dilakukan oleh gerakan buruh di Argentina melalui “Fábricas Recuperadas,” di mana buruh mengambil alih pabrik yang ditinggalkan dan mengubahnya menjadi koperasi yang dikelola oleh pekerja. Pengalaman ini menjadi contoh bahwa melalui pendidikan, buruh dapat didorong untuk berpikir secara kolektif dan melawan eksploitasi kapitalis. - 2. Dukungan Regulasi dan Kebijakan:
Pemerintah harus berperan aktif dalam menciptakan regulasi yang memudahkan pembentukan dan pengembangan koperasi buruh. Ini termasuk memberikan insentif fiskal, akses modal yang lebih mudah, serta kebijakan protektif yang melindungi koperasi dari intervensi pasar bebas yang merusak. - 3. Solidaritas Lintas Sektor:
Koperasi buruh tidak dapat berdiri sendiri. Mereka harus terhubung dengan gerakan serikat buruh, organisasi petani, dan gerakan masyarakat sipil lainnya. Dengan membangun solidaritas lintas sektor, koperasi buruh akan memiliki dukungan yang lebih luas untuk memperjuangkan hak-hak ekonomi dan sosial mereka.
Kesimpulan
Koperasi buruh adalah alat yang efektif dalam melawan dominasi kapitalisme dan mengatasi eksploitasi buruh. Dengan memberikan kontrol langsung kepada buruh atas alat produksi, koperasi dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, demokratis, dan berkelanjutan. Namun, koperasi bukanlah solusi tunggal, melainkan bagian dari strategi yang lebih luas yang harus mencakup pendidikan, dukungan kebijakan, dan solidaritas lintas sektor. Hanya dengan upaya kolektif yang terkoordinasi, koperasi dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengubah sistem ekonomi kapitalis yang menindas menjadi lebih adil dan berkeadilan bagi kaum buruh.
Ditulis oleh : Raymon LM
Ketua Badan Pengawas Federasi Serikat Pekerja Bandara Indonesia (FSPBI)