Pemerintah

Upah Sektoral Bandara dan Realita Buruh yang Diabaikan

                         “Buruh bandara memberikan seluruh tenaga kerjanya kepada pengusaha dan penguasa, namun imbalan yang diterimanya hanya cukup untuk bertahan hidup. Sementara hasil kerja buruh bandara yang sebenarnya adalah nilai tambah yang diciptakannya. Sialnya, nilai itu pergi begitu saja kepada pengusaha, sehingga penghitungan kekayaan justru berada di tangan mereka yang hanya ongkang-ongkang kaki sambil terus memperbudak para […]

Upah Sektoral Bandara dan Realita Buruh yang Diabaikan Read More »

UMSP Tanpa Buruh Bandara, Negara hanya Hadir untuk Industri, tapi Absen bagi Pekerja

Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Banten Tahun 2026 melalui Keputusan Gubernur Banten Nomor 702 Tahun 2025 kembali membuka borok lama kebijakan pengupahan di Indonesia, negara rajin memberi karpet merah bagi industri, tetapi abai terhadap buruh yang menggerakkan industri itu sendiri. Berdasarkan dokumen resmi yang telah dipublikasikan, belum ada indikasi yang jelas bahwa sektor bandara

UMSP Tanpa Buruh Bandara, Negara hanya Hadir untuk Industri, tapi Absen bagi Pekerja Read More »

Akhir Tahun Tanpa Keadilan: Negara Absen dalam Melindungi Buruh Bandara

Pergantian tahun 2025 menuju 2026 kembali menjadi penanda waktu yang ironis bagi buruh bandara Indonesia. Negara merayakan pertumbuhan ekonomi, industri penerbangan memamerkan grafik pemulihan pasca-pandemi, dan bandara disebut sebagai wajah kemajuan nasional. Namun dibalik narasi besar itu, buruh bandara tetap dibiarkan hidup dalam ketidakpastian dan ketimpangan struktural. Bandara bukan sekadar ruang kerja biasa. Ia adalah

Akhir Tahun Tanpa Keadilan: Negara Absen dalam Melindungi Buruh Bandara Read More »

Netralisasi Bahasa Hukum dan Identitas Kelas: Mengapa Kita Masih Perlu Menyebut “Buruh”

Perhatikanlah bagaimana hukum Indonesia secara perlahan menyingkirkan istilah “buruh” dari teks-teks resminya. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, istilah “pekerja” dan “tenaga kerja” kini lebih dominan digunakan. Kesan yang ditampilkan adalah netral, modern, dan administratif. Tapi benarkah bahasa hukum kita sekadar mengikuti perkembangan zaman? Padahal jika ditelusuri secara historis, istilah “buruh” tidak lahir dari ruang hampa. Ia hadir

Netralisasi Bahasa Hukum dan Identitas Kelas: Mengapa Kita Masih Perlu Menyebut “Buruh” Read More »

Bagaimana aparat keamanan mempersepsikan aksi massa?

Refleksi Aksi Massa 19 Oktober 2024.  Jarum jam menunjukkan pukul 23.15 WIB. Aku lihat kamar adikku sudah tidak ada kehidupan. Entah pukul berapa dia tidur. Yang pasti, ketika tiba, rumah sudah sepi seperti tidak berpenghuni. Tapi memang betul sih rumah yang kutinggali seperti tidak ada penghuninya. Setelah orang tuaku meninggal, hanya aku dan adikku satu-satunya

Bagaimana aparat keamanan mempersepsikan aksi massa? Read More »

Kenaikan Upah Minimum 6,5 Persen, Tidak Akan Meningkatkan Daya Beli Keluarga Buruh

Pernyataan sikap Persatuan Perjuangan Rakyat Indonesia (P2RI) Kota Tangerang, 2 Desember 2024 Per 29 November 2024 bertempat di Istana Negara Presiden Prabowo mengumumkan, rata-rata kenaikan upah minimum 2025 sebesar 6,5 persen. Keputusan tersebut dibuat setelah, Presiden Prabowo mengadakan pertemuan dengan pimpinan-pimpinan serikat buruh di Istana Negara. Prabowo hanya menambah kenaikan 0,5 persen dari usulan Menaker

Kenaikan Upah Minimum 6,5 Persen, Tidak Akan Meningkatkan Daya Beli Keluarga Buruh Read More »

Kesadaran Kelas Dalam Pergolakan Gelombang PHK

Sejak dulu di Indonesia kesadaran untuk memahami tentang keterasingan manusia melalui penindasan memang terasa sangat sulit. Kalimat keterasingan bahkan sulit dicerna di kalangan buruh atau pekerja. Hal ini disebabkan tidak banyak masyarakat Indonesia memiliki ketekunan mendalami teori maupun tulisan-tulisan yang dikemas dalam aktivitas membaca. Membaca bagi masyarakat Indonesia masih menjadi kegiatan langka bahkan sekarang ini

Kesadaran Kelas Dalam Pergolakan Gelombang PHK Read More »

Perjuangan dan Realitas Kesadaran Kelas Buruh di Zaman Modern

“Apa yang harus dilakukan dengan para penganggur”; sementara jumlah penganggur terus membengkak dari tahun ke tahun, tak ada seorangpun yang menjawab pertanyaan itu; dan kami hampir dapat menghitung detik-detik ketika para penganggur, dengan kehilangan kesabaran, akan mengambil nasib mereka ke dalam tangan mereka sendiri” (Friedrich Engels, Kata Pengantar untuk edisi Inggris dalam Das Kapital buku

Perjuangan dan Realitas Kesadaran Kelas Buruh di Zaman Modern Read More »

fspbi gelar konsolidasi dengan serikat pekerja di bandara untuk meminta diadakannya Dinas Pengawasan khusus di bandara indonesia.

Tangerang- Tanggal 31 Juli 2023, sebuah diskusi penting digelar di Sekretariat FSPBI, Kota Tangerang, yang membahas perlunya meminta kepada pemerintah untuk diadakan Dinas Pengawasan khusus di bandara Indonesia. Diskusi tersebut dihadiri oleh berbagai pihak terkait, seperti FSPBI yang berlaku sebagai inisiator, Serikat Pekerja GEC, Serikat Pekerja Aerotrans (SPACI), Serikat Karyawan Angkasa Pura 2 (SEKARPURA) dan

fspbi gelar konsolidasi dengan serikat pekerja di bandara untuk meminta diadakannya Dinas Pengawasan khusus di bandara indonesia. Read More »