Pekerja alih daya (outsourcing) kini punya dasar hukum untuk beralih status menjadi pekerja di perusahaan pemberi pekerjaan. Syaratnya, pekerjaan yang mereka lakukan berkaitan langsung dengan proses produksi. Aturan ini termuat dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.1
Dengan ketentuan ini, status pekerja tidak lagi hanya dilihat dari perusahaan yang menandatangani perjanjian kerja. Jenis pekerjaan yang benar-benar dijalankan di perusahaan pengguna juga menjadi pertimbangan. Ketentuan ini merujuk pada Pasal 95 sampai Pasal 101 UU tersebut.
Menurut Pasal 95, perusahaan boleh menyerahkan sebagian pekerjaannya kepada perusahaan lain lewat perjanjian alih daya tertulis. Namun, pekerjaan yang diserahkan harus berupa jasa penunjang atau pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.
UU ini memberi empat contoh jasa penunjang:
1. Pelayanan kebersihan
2. Penyediaan makanan bagi pekerja
3. Tenaga pengamanan (satpam)
4. Penyediaan angkutan bagi pekerja
Perusahaan pertambangan dan perminyakan diatur secara khusus. Adapun BUMN hanya boleh mengalihdayakan pekerjaan penunjang atau pekerjaan di luar kegiatan utamanya, dan penerima alih dayanya harus anak perusahaan berbentuk perseroan terbatas.
Pasal 98 ayat (1) menjadi ketentuan terpenting bagi pekerja. Jika pekerja alih daya dipakai untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, hubungan kerjanya dengan perusahaan alih daya beralih menjadi hubungan kerja dengan perusahaan pemberi pekerjaan demi hukum.
Dengan demikian, peralihan itu tidak bergantung pada kemauan perusahaan pengguna untuk mengangkat pekerja sebagai karyawan tetap. Meski begitu, tidak semua pekerja outsourcing otomatis berubah status. Pekerja tetap harus membuktikan bahwa pekerjaannya memang berhubungan langsung dengan proses produksi.
Pasal 98 ayat (2) menyediakan jalur hukum bagi pekerja jika perusahaan pemberi pekerjaan tidak melaksanakan peralihan. Pekerja dapat meminta pengadilan negeri setempat mengesahkan nota pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan, dengan dua syarat:
1. Perundingan bipartit sudah dilakukan, tetapi tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak berunding.
2. Pengawas ketenagakerjaan sudah melakukan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.
Menurut Pasal 99, hubungan kerja antara perusahaan alih daya dan pekerjanya harus didasarkan pada perjanjian kerja tertulis, baik PKWT maupun PKWTT. Perusahaan alih daya tetap bertanggung jawab atas:
– pemenuhan syarat kerja,
– peningkatan kompetensi,
– pelindungan pekerja,
– pembayaran upah,
– jaminan sosial dan kesejahteraan,
– penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Undang-undang ini juga melindungi pekerja saat perusahaan alih daya berganti. Jika objek pekerjaannya masih ada, perjanjian kerja harus mensyaratkan pengalihan pelindungan hak-hak pekerja. Masa kerja di perusahaan sebelumnya dihitung secara kumulatif untuk batas waktu PKWT, selama objek pekerjaannya sama. Pasal 99 ayat (7) juga melarang perusahaan alih daya memotong atau mengurangi hak normatif pekerja yang sudah diperjanjikan.
Aturan batasan pekerjaan dan mekanisme peralihan ini belum bisa berjalan penuh karena masih memerlukan peraturan pemerintah (PP). Pasal 101 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang alih daya dalam Pasal 95 sampai Pasal 100 akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Efektivitasnya nanti akan bergantung pada aturan pelaksana, kesiapan pengawas ketenagakerjaan, dan kepatuhan perusahaan.
Penulis: Raymond LM (Badan Pengawas FSPBI)
Referensi:
- Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan ↩︎