PERNYATAAN SIKAP
FEDERASI SERIKAT PEKERJA BANDARA INDONESIA
Tangerang, 01 September 2025
Gelombang protes yang terjadi sejak tanggal 25 Agustus 2025 di berbagai kota di Indonesia adalah akumulasi dari gagalnya Negara dalam membangun agenda yang pro terhadap masyarakat. Kemarahan warga adalah ekspresi dari kemiskinan, ketimpangan, kekerasan yang dihasilkan dari kebijakan Negara yang tidak berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Pernyataan-pernyataan Anggota DPR RI yang melecehkan masyarakat direspon dengan gelombang protes diberbagai kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, Yogyakarta, Medan dan kota-kota lainya, situasi ini menandakan bahwa sesungguhnya kepentingan masyarakat tidaklah pernah diwakili oleh DPR RI. Kenaikan tunjangan dengan berbagai fasilitas yang didapatkan oleh Anggota DPR RI adalah bukti bahwa parlemen tidak pernah memahami betul kondisi masyarakat yang dihadapkan dengan situasi ekonomi yang semakin memburuk, gelombang PHK masih terus menghantui kelas pekerja ditengah pelucutan hak dasarnya melalui undang-undang cipta kerja yang sama sekali tidak pernah pro terhadap kelas pekerja, perampasan ruang hidup warga terus terjadi dengan dalih pembangunan atas nama proyek strategis nasional yang menghancurkan masa depan warga yang tergusur.
Ditempat lain dalam konfrensi pers yang dilakukan pemerintah Prabowo-Gibran Bersama dengan ketua-ketua partai politik tidak ada satupun pernyataan permintaan maaf dan pertanggungjawaban sebagai penyelenggara negara atas peristiwa protes yang setidaknya telah merenggut 8 korban meninggal dunia dan ribuan orang ditangkap sewenang-wenang oleh aparat kepolisian, kita ketahui Bersama institusi kepolisian adalah Lembaga dibawa perintah presiden, Rezim Prabowo-Gibran berkontribusi besar atas kekerasan-kekerasan yang dilakukukan institusi kepolisian sepanjang jalanya protes aksi massa 25 Agustus sampai saat ini. Juga Pengerahan TNI ditengah-tengah massa aksi adalah wujud dari semakin represinya watak negara terhadap masyarakat, Oleh sebab itu, pemerintah, DPR, kepolisian, dan elit Partai Politik adalah pihak yang paling bertanggungjawab atas rentetan gelombang protes sepanjang 28 Agustus sampai hari ini.
Kami juga ingin menyampaikan kepada kawan-kawan seperjuangan untuk tidak terprovokasi pihak-pihak yang sengaja mendorong pada penjarahan dan upaya mendorong isu kebencian yang mengarah pada konflik rasial. Masyarakat harus terus Bersatu, saling jaga untuk menuntaskan agenda-agenda perjuangan kerakyatan
Melalui pernyataan ini, Federasi Serikat Pekerja Bandara Indonesia meminta kepada Pemerintah dan DPR RI untuk :
- Segera membebaskan seluruh massa aksi yang ditangkap oleh kepolisian diseluruh kota.
- Berikan segera akses terhadap pendampingan hukum terhadap seluruh Massa Aksi yang ditangkap oleh kepolisian.
- Segera hentikan pengerahan militer dan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap massa aksi.
- Batalkan seluruh kenaikan tunjangan dan Fasilitasi Anggota DPR RI
- Segera memecat Anggota DPR RI yang menciderai mertabat masyarakat.
- Segera sahkan RUU Perampasan Aset dan Cabut UU Cipta Kerja yang merugikan kaum buruh.
- Batalkan tarif pajak yang membebankan kelompok masyarakat rentan.
- Naikan pajak progresif bagi perusahaan dan pengusaha untuk diredistribusi bagi kepentingan masyarakat dan layanan publik.
- Segera Usut secara tuntas, adil dan transparan pelaku yang menyebabkan 8 korban meninggal dunia.
- Mencopot kapolri sebagai tanggungjawab atas peristiwa-peristiwa kekerasan yang menewaskan 8 orang dan penangkapan terhadap ribuan demonstran.
- Mereformasi institusi kepolisian secara menyeluruh.